Fayakhun Andriadi Peduli SEA Games XXVI
Sepertinya sangatlah tepat ketika menyebut Fayakhun Andriadi, Ketua DPD Partai
Golkar DKI Jakarta sebagai politisi sekaligus cendekiawan. Luasnya wawasan Fayakhun tercermin dari
gagasan-gagasannya yang mencoba merambah berbagai bidang. Tidak hanya persoalan
politik yang diulas, tetapi persoalan lain seperti persiapan SEA Games XXVI
yang diselenggarakan di Jakarta pada 11 sampai 22 November 2011 silam juga
turut disoroti.
Melalui akun kompasiana.com, Fayakhun menulis ulasan cukup panjang mengenai persoalan persiapan
SEA Games XXVI yang dinilainya kurang maksimal. Fayakhun menulis : “Kaget,
gemas, dan tak habis pikir. Pikiran dan perasaan saya bercampur aduk ketika
melihat pengerjaan galian gorong-gorong atau saluran air di jalan Sudirman
(juga lokasi lainnya seperti belakang Gedung DPR) masih berserakan-berantakan
di saat Jakarta kedatangan tamu dari banyak negara terkait pelaksanaan Sea
Games XVII (kesemrawutan gorong-gorong ini diliput massif oleh banyak media).
Sebegini burukkah manajemen pengelolaan semua hal di DKI Jakarta ini, bahkan
hal yang nampak sepele namun amat vital : gorong-gorong, sampai tak terkendali
dengan baik?”
Fayakhun menilai, Pemprov DKI Jakarta semestinya bisa
menjadikan ajang SEA Games untuk menampilkan wajah Jakarta yang eksotis dan menawan.
Fayakhun menulis : “Saya membayangkan, Pemprov DKI Jakarta di bawah
kepemimpinan Fauzi Bowo akan serius membenahi persoalan sosial dan
infrastruktur menjelang kedatangan para tamu. Problem sosial akut sehari-hari
yang sering dikeluhkan oleh banyak pihak diselesaikan secara elegan, mulai dari
persoalan joki 3 in 1, pedagang kaki lima yang buka lapak semaunya,
peminta-minta, wajah semrawut transportasi massa. Namun, saya kecewa.”
Dalam pandangan Fayakhun, kegagalan persiapan SEA Games XXVI
merupakan kegagalan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Lebih lanjut Fayakhun
menulis : “Persoalan di Kota Jakarta memang bukan hanya menjadi tanggung jawab
Pemprov DKI saja melainkan juga pemerintah pusat. Jakarta selama ini menjadi
pusat pemerintahan RI sekaligus sebagai sentra perekonomian nasional. Oleh
karena itu, pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk menata dan
mengembangkan pembangunan.”
Karena itu, Fayakhun menilai perlu ada koordinasi yang
terarah antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk memperbaiki tata
kota Jakarta. Tanpa koordinasi yang baik, kondisi Jakarta tidak akan lebih
baik. Problem akan terus bermunculan yang justru akan semakin merepotkan
pemerintah. Koordinasi itu bisa terjalin manakala ada keterbukaan dari
masing-masing pihak dan bersedia menerima masukan.
Komentar
Posting Komentar